Bungo, CAKRAWALA NUSANTARA. ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR bersama Organisasi Masyarakat Gempur menyampaikan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Bungo yang hingga kini belum melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pemukulan warga oleh karyawan PT KIM.
Kedua organisasi ini menilai, lambannya pelaksanaan RDP menunjukkan lemahnya komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kasus dugaan pemukulan ini sudah mencuat ke publik, namun DPRD seolah menutup mata. RDP yang dijanjikan tak kunjung dilaksanakan, padahal masyarakat menunggu kejelasan,” tegas Fahlefi Ketua DPW INAKOR Jambi kepada media ini pada Senin (14/09/2026).
Selain itu, Alfindo Mistakim selaku Ketua Ormas Gempur juga menambahkan. Keterlambatan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif serta penegakan hukum. Mereka menuntut agar DPRD segera menghadirkan pihak manajemen PT KIM, aparat penegak hukum, serta perwakilan warga dalam forum resmi tersebut.
“RDP bukan sekadar agenda, tetapi wujud nyata keberpihakan DPRD kepada masyarakat,” ujar Mustakim.
LSM INAKOR dan Ormas Gempur juga mendesak agar DPRD tidak hanya menggelar RDP sebagai formalitas, melainkan menghasilkan rekomendasi tegas yang menjamin perlindungan warga dari segala bentuk kekerasan.
Mereka menegaskan bahwa DPRD harus menunjukkan keberanian politik untuk berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan korporasi.
“Jangan menunda-nunda, jika belum ada juga kejelasan kita akan gelar aksi selanjutnya ! buktikan jika DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tutup pernyataan bersama kedua organisasi.
Sementara itu, pimpinan DPRD Bungo Muhammad Adani, S.H., M.Kn saat dikomfirmasi oleh tim media ini melalu pesan whatsapp menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengkoordinasikan kembali RDP di kantor DPRD Bungo sebagaimana tuntutan aksi masyarakat pada Rabu (02/09/2026) lalu.
“Oh siap, saat ini kami masih dalam proses pembahasan APBDP nanti di koordinasikan kembali,” jelasnya singkat. (Tim)
