LABUHANBATU — CN
Sebuah bando berukuran jumbo berdiri mencolok di ruas Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Gedung Nasional Rantauprapat. Papan reklame itu memuat ucapan dan informasi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Foto sejumlah pejabat penting daerah tersusun rapi, mengenakan seragam kebanggaan institusi masing-masing.
Di sana, wajah kekuasaan tampil dalam komposisi yang tertata. Seragam, lambang, dan atribut jabatan menjadi penanda kewibawaan pemerintahan yang sedang merayakan perjalanan panjang daerahnya.
Namun, beberapa langkah dari kemegahan visual itu, sebuah pemandangan lain menawarkan cerita yang jauh berbeda.
Seorang pria lanjut usia terduduk dengan tubuh ringkih. Tangannya terulur kepada pengguna jalan, berharap recehan yang cukup untuk membeli sesuap nasi. Tak ada panggung, tak ada lampu sorot, tak ada tepuk tangan. Hanya lalu lintas yang terus bergerak dan perjuangan seseorang untuk bertahan hidup.
Dua pemandangan tersebut berdiri berdekatan, seolah menghadirkan pertanyaan yang sulit dihindari: setelah 81 tahun perjalanan pemerintahan, sejauh mana kemajuan daerah telah menjangkau kehidupan mereka yang paling rentan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika Rantauprapat dipenuhi suasana perayaan. Di Lapangan eks Terminal Padang Bulan, kawasan Jalan Adam Malik, spanduk warna-warni menghiasi lokasi kegiatan. Para tamu kehormatan tampil dalam busana kebesaran. Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita dan Wakil Bupati Jamri mengenakan pakaian dinas upacara lengkap dengan atribut resmi.
Peringatan hari jadi daerah berlangsung sebagai momentum penghormatan terhadap perjalanan pemerintahan dan pembangunan. Sebuah perayaan yang wajar bagi daerah yang telah menempuh perjalanan lebih dari delapan dekade.
Akan tetapi, di luar pagar perayaan, kehidupan tidak selalu berjalan dalam irama yang sama.
Ada keluarga yang menghitung pengeluaran sebelum membeli kebutuhan dapur. Ada warga yang harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan pokok hari berikutnya.
Di antara kemeriahan dan kesulitan itulah, wajah Labuhanbatu memperlihatkan dua kenyataan yang berjalan berdampingan: pembangunan yang ingin dirayakan dan kesejahteraan yang masih harus diperjuangkan.
Angka Kemiskinan dan Beratnya Biaya Hidup
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 7,37 persen atau setara dengan 40.490 jiwa.
Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,84 persen. Penurunan itu merupakan perkembangan positif yang patut dicatat. Namun, di balik persentase yang mengecil, masih ada puluhan ribu penduduk yang kehidupannya belum sepenuhnya terbebas dari tekanan ekonomi.
Karena itu, keberhasilan menurunkan persentase kemiskinan perlu dibaca bersama kondisi riil masyarakat. Berapa banyak keluarga yang kini memiliki pendapatan lebih stabil? Seberapa mudah warga miskin mengakses layanan kesehatan? Apakah anak-anak dari keluarga rentan dapat bersekolah tanpa terhambat biaya? Dan apakah warga lanjut usia yang tidak lagi produktif memiliki perlindungan yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa pembahasan kemiskinan keluar dari tabel statistik menuju persoalan yang lebih mendasar: kualitas hidup manusia.
Ketua Forum Pemerhati Labuhanbatu Raya, Ojak Hutagalung, menyoroti penyelenggaraan perayaan hari jadi daerah di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah tidak dilarang merayakan hari jadi daerah. Namun, perayaan tersebut harus berjalan seiring dengan kepekaan terhadap keadaan masyarakat yang membutuhkan perhatian.
“Pemerintah boleh merayakan hari jadi, tapi jangan buta hati terhadap rakyat miskin. Perayaan di atas penderitaan rakyat bukanlah kebanggaan — itu tamparan moral bagi penguasa daerah,” tegas Ojak.
Pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap prioritas pembangunan dan sensitivitas sosial pemerintah daerah. Intinya bukan semata-mata mempertentangkan pesta dengan kemiskinan, melainkan mempertanyakan apakah semangat perayaan telah diterjemahkan menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ojak juga menyoroti nasib kelompok rentan yang harus berjuang di ruang-ruang publik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ketika pejabat larut dalam pesta, di saat yang sama anak-anak jalanan mencari receh untuk hidup. Ini bukan sekadar ironi, ini bukti negara belum sepenuhnya hadir,” lanjutnya.
Kritik tersebut menempatkan kehadiran negara sebagai ukuran penting keberhasilan pemerintahan. Negara tidak cukup hadir melalui gedung, seremoni, papan reklame, atau pidato resmi. Kehadirannya juga perlu dirasakan melalui perlindungan sosial, layanan publik yang mudah diakses, kesempatan ekonomi, dan perhatian kepada warga yang tidak memiliki daya tawar kuat.
Forum Pemerhati Labuhanbatu Raya mendesak pemerintah kabupaten membuka secara transparan anggaran perayaan HUT ke-81. Mereka juga mendorong agar sebagian dana kegiatan seremonial, apabila memungkinkan sesuai ketentuan anggaran, diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan.
Desakan tersebut menyentuh aspek penting dalam tata kelola pemerintahan: akuntabilitas penggunaan uang publik.
Transparansi anggaran bukan sekadar membuka angka pengeluaran. Masyarakat juga perlu mengetahui tujuan kegiatan, komponen pembiayaan, mekanisme pengadaan jika ada, serta hasil yang hendak dicapai. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah penggunaan anggaran sebanding dengan manfaatnya.
Ojak menegaskan pihaknya akan mengawal program ketahanan pangan dan pasar murah agar benar-benar menjangkau masyarakat miskin, bukan hanya menjadi kegiatan formalitas.
Pasar murah, misalnya, akan lebih bermakna jika komoditas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan warga, harganya benar-benar terjangkau, lokasi penjualannya mudah diakses, dan distribusinya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Begitu pula program ketahanan pangan. Keberhasilannya perlu dinilai dari kemampuan rumah tangga mempertahankan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.
Di sisi lain, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah dalam Sidang Paripurna DPRD untuk memperingati HUT ke-81 Kabupaten Labuhanbatu, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maya menegaskan bahwa capaian pembangunan merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, hingga dukungan masyarakat.
Ia juga menyatakan berbagai program prioritas pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bidang-bidang tersebut memang berhubungan langsung dengan fondasi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang peningkatan kapasitas manusia. Pelayanan kesehatan membantu melindungi keluarga dari risiko biaya pengobatan. Infrastruktur menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sementara pemberdayaan ekonomi dapat memperkuat sumber penghasilan masyarakat.
Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang tidak pernah menghadapi persoalan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengenali masalah, membuka data, memperbaiki kekurangan, serta menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Usia 81 tahun merupakan penanda perjalanan panjang sebuah kabupaten. Ia menyimpan sejarah administrasi, dinamika masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai perubahan sosial yang membentuk kehidupan Labuhanbatu hari ini. (lb-02)
